BUKITTINGGI, HN– Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi yang digelar Senin (08/06/2026), dengan agenda utama “Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025”.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Syaiful Efendi ini dihadiri Wakil Wali Kota Ibnu Asis, jajaran Forkopimda, kepala dinas/badan, camat, lurah, serta para undangan lainnya.
Dalam.Rapat tersebut , seluruh fraksi sepakat memberikan pujian atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Barat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
Namun di balik kemegahan prestasi itu, ada catatan keras yang disampaikan oleh ke-6 Fraksi DPRD Bukittinggi, mulai dari Demokrat, Nasdem, PPP-PAN, Gerindra, PKS, hingga Karya Kebangsaan.
Berdasarkan data yang dibacakan, pendapatan daerah tahun lalu justru melampaui target, yaitu 100,23% atau senilai Rp755,88 miliar. Namun masalah muncul di sisi belanja. Dari total anggaran Rp787,24 miliar, baru terserap 88,26%. Angka ini jelas turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 91,42%. Akibatnya, tersisa dana besar atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp94,13 miliar.
Di sisi lain, aset daerah besar mencapai Rp2,90 triliun, namun kewajiban atau utang daerah ikut naik tajam sebesar 36,17% menjadi Rp10,27 miliar.
“WTP itu baru langkah awal, bukan tujuan akhir” tegas Fraksi Demokrat.
Menurut mereka, laporan keuangan yang bagus tidak ada artinya jika tidak dirasakan rakyat. Yang dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan mudah diakses, jalan bagus, ekonomi rakyat tumbuh, dan lapangan kerja terbuka. Demokrat juga mendesak pendapatan daerah digenjot lewat pajak digital dan mengubah pengelolaan wisata menjadi BUMD supaya lebih untung dan mandiri.
Fraksi Nasdem mengingatkan, “angan sampai karena sudah dapat WTP, petugas pemerintah jadi lengah dan santai”.
Fraksi Nasdem juga mempertanyakan di mana letak efisiensi anggaran? Apakah ada proyek yang mangkrak? Dan bagaimana cara pemerintah mencegah penyelewengan uang rakyat?
Suara paling keras terdengar dari Fraksi Karya Kebangsaan. Mereka menyoroti buruknya capaian pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya hanya sekitar 60%.
“Kami minta Wali Kota tegas! Segera tutup celah kebocoran uang daerah, jangan sampai uang rakyat hilang begitu saja,” seru Juru Bicara fraksi tersebut.
Hal senada diucapkan Fraksi Gerindra, PKS, dan PPP-PAN. Mereka sepakat, SiLPA yang ratusan miliar itu bukan tanda sukses, tapi sinyal kuat bahwa banyak rencana pembangunan yang tidak terlaksana.
Mereka juga minta penjelasan program apa saja yang batal atau tertunda? Mengapa serapan anggaran turun? Dan apa penyebab utang daerah naik drastis?
Selain itu, aset daerah senilai hampir 3 triliun rupiah dinilai masih banyak yang “tertidur”, belum dimanfaatkan untuk menghasilkan uang atau membantu pelayanan publik.
Semua fraksi minta aset ini diubah pengelolaannya, dari sekadar dicatat di kertas menjadi aset yang produktif.
Masalah rakyat juga jadi sorotan utama: mulai dari air bersih belum merata, sampah menumpuk, pasar semrawut, dan parkir liar masih merajalela di kota wisata ini. Semua fraksi minta anggaran diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah nyata ini, bukan hanya urusan administrasi semata.
Meski penuh kritik dan pertanyaan tajam, seluruh fraksi akhirnya sepakat untuk menyetujui Rancangan Pertanggungjawaban APBD ini agar dibahas lebih mendalam.
Ketua DPRD Syaiful Efendi menutup rapat dan menjadwalkan agenda selanjutnya, yaitu Jawaban Wali Kota atas seluruh pertanyaan dan pandangan fraksi, yang akan digelar Selasa (09/06/2026).
DPRD berharap, kritik dan masukan ini bukan untuk menyalahkan, tapi agar pengelolaan uang rakyat di Kota Bukittinggi ke depan jauh lebih rapi, tepat sasaran, dan benar-benar membuat rakyat sejahtera. (Y/Red)