Bukittinggi (SUMBAR), HN- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Bukittinggi Nanang Rukmana Beserta jajaran mengikuti Apel Pagi bersama secara virtual di Aula Lapas Bukittinggi yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (12/01).
Apel bersama tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Dalam amanatnya, Menko menegaskan bahwa apel pagi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi serta kolaborasi seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Apel bersama ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen agar kita melangkah seirama dalam menyongsong tantangan tahun 2026,” tegas Yusril.
Ia menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah telah bekerja keras menjaga stabilitas nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari penguatan kedaulatan hukum, penegakan hak asasi manusia, hingga memastikan sistem berjalan secara tertib, profesional, dan berkeadilan.
Pada kesempatan tersebut, Menko juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan dinamika situasi.
Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Berlakunya KUHP dan KUHAP bukan hanya perubahan regulasi, tetapi merupakan lompatan besar menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Lapas Kelas IIA Bukittinggi berkomitmen memasuki tahun 2026 dengan semangat kebersamaan, kerja sama yang solid, serta pelayanan yang lebih baik kepada warga binaan dan masyarakat. (DT/Red)