Tanah Datar,hulunews.co.id,-Indra Gunalan sebagai salah satu Bacalon Kandidat pada Pemilukada mendatang akan mengangkat adat dan agama di garda depan dalam kepemimpinannya di pemerintahan.
Hal tersebut diungkapkannya pada saat menjawab pertanyaan salah satu panelis yang agak menjurus tentang bagaimana strategi Indra Gunalan jika dipercaya sebagai orang Nomor Satu atau Nomor 2 di Kabupaten Tanah Datar.
Baca Juga Berita Menarik Lainnya
- Penerangan di Sekitaran Objek Wisata Jam Gadang Minim, Pelaku Usaha dan Masyarakat Mengaku Kecewa
- Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana Kunjungi Jam Gadang Bukittinggi
- Sultaf Restaurant YogyakartaRestoran Masakan Pakistan & Yaman Terbaik di Sleman
- Tragedi di Balik Aroma Kopi: Jeritan Hati “Starling” Kuningan dalam Cengkeraman Pungli dan Kekerasan
- Wujudkan ZERO HALINAR: Tidak Ada Ruang untuk Narkoba di Lapas Bukittinggi
Dalam acara Penyampaian Visi Misi yang di Gelar DPC PPP Sabtu, 19 Januari 2020 di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar dengan jelas dan tegas Indra Gunalan menjawab bahwa jika ia dipercaya oleh masyarakat maka ia akan berupaya melakukan pendekatan dan penegasan bahwa adat dan agama harus diberdayakan kedepannya.
Indra Gunalan akan memprioritaskan masalah adat dan agama.Tidak hanya itu ia dan pasangannya juga akan memprogramkan dana 5 Milyar untuk pembenahan dan pelestarian adat.Hal ersebut adalah bukti bahwa Indra Gunalan benar-benar serius dalam mengangkat adat dan agama ke garda depan pemerintahan.
Lebih lanjut Indra Gunalan mengatakan “ saya juga akan memprogramkan Ninik Mamak harus dikedepankan dan Ninik Mamak harus berpakaian adat dan kebesarannya paling kurang sekali dalam sebulan sehingga masyarakat dan anak kemenakan bisa menghargai adat-istiadat leluhurnya yang turun-temurun” jelas Indra Gunalan.
Indra Gunalan juga mengatakan bahwa di Nagari yang dipimpinnya yaitu Kenagarian III Jangko,Kecamatan Lintau Buo,Kabupaten Tanah Datar Sudah mempunyai Rumah Tahanan Adat.
“Kita sudah mempunyai Rumah Tahanan Adat di III Jangko dan itu satu-satunya di Tanah Datar” ungkapnya.
Menurut Indra Gunalan sanksi adat lebih berat karena sanksinya menyangkut sosial kemasyarakatan.
Indra Gunalan juga mengatakan kalau ia mampu membuka lapangan kerja baru dan itu semua tentunya harus ada aturan yang jelas sehingga masyarakat Tanah Datar bisa lebih makmur dan sejahtera kedepannya. (Z.Z.Dt.Malako)